FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Abstract
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan membuktikan (1) Pengaruh Dokumen Perencanaan Terhadap SiLPA
(2) Pengaruh Pencatatan Adminsitrasi Terhadap SiLPA (3) Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap SiLPA. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan untuk menguji hipotesis digunakan analis regresi linear berganda. Penelitian ini dilakukan terhadap 37 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dan untuk sampel dari penelitian ini diambil dari seluruh SKPD yang ada di lingkunga Pemerintah Provinsi Riau tersebut. Pengumpulan data untuk variabel X 1, X 2 dan X3 menggunakan kuesioner, sedangkan untuk variabel Y berasal dari data sekunder yang diperoleh dari LAKIP.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pencatatan Adminsitrasi dan Kompetensi Pegawai dapat meningkatkan SiLPA pada Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan Dokumen Perencanaan secara parsial tidak dapat meningkatkan SiLPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Centre for Democracy and Development (2005), A Handbook on Budgeting : A Guide to the Due Process Approach, Rehoboth Publishing, Lagos.
Churchill, Gilbert A., Jr (2001), Dasar-Dasar Riset Pemasaran, Edisi 4, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
Ditjen Perbendaharaan (2009), Modul Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
El-Mefleh, Muhannad (2002). “Consequences of Globalization For Developing Economies,” Journal of American Association of Behavioral and Social Sciences. [on-line]. Available: http://aabss.org/journal2002/ElMefleh.htm.
Hair, Jr. Joseph F. Rocph E. Anderson, R.,E., Tatham,RL., dan Black W.C., (1995), Multi Variate Data Analysis, Fourth Edition,New Jersey, Prentice Hall.
Hart, Michael H. (1992), 100 Peringkat Orang Paling Berpengaruh dalam Sejarah, Carol Publishing Group/Citadel Press.
Mankiw, N. Gregory, (2003). Teori Makroekonomi, Edisi kelima. Penerbit Erlangga, Jakarta. Murwanto, Rahmadi (2005), Materi Pokok Pengelolaan Keuangan Negara, Pusdiklat
Pegawai, BPPK, Jakarta.
Permadi, Bambang (1992), “AHP”, PAU-EK-UI, Jakarta.
Radev, Dimitar and Khemani, Pokar (2009), Commitment Controls, International Monetary Funds, New York.
Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D., (2003). Ilmu Mikroekonomi, Edisi 17. PT.
Media Global Edukasi, Jakarta.
Williams, Mike (2004), “Government Cash Management Good and Bad – Practice”, available at http://treasury.worldbank.org/web/pdf/williams_technote.pdf.
Yamin, Sofyan, & Kurniawan, Heri (2009), SPSS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS, Salemba Infotek, Jakarta. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan
Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN Pada Satuan Kerja.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jel.v9i1.6836
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Statistik Counter:
Indexed by :