KELALAIAN BIROKRASI DAN KETIDAKADILAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

Rodi Wahyudi

Abstract


Orang sering kecewa karena janji penyelesaian urusan mereka tidak dijaga. Pelayanan juga dipengaruhi oleh status sosial, semakin tinggi status sosial layanan semakin cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah masih ada birokrasi dan ketidakadilan dalam pelayanan publik? Jika masih membuktikan apa penyebabnya dan usaha apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi perilaku buruk tersebut. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Variabel Birokrasi Kelalaian terdiri dari 4 item dan variabel Ketidakadilan Birokrasi juga terdiri dari 4 item. Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 20. Data dianalisis dengan menggunakan frekuensi dan uji deskriptif. Hasil analisis data kuantitatif diperdalam dengan data wawancara mendalam kepada informan kunci. Kuesioner penelitian telah diisi oleh 65 pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kelalaian birokrasi tertinggi tidak dapat memberikan kepastian kapan waktu penyelesaian dokumen
karena setiap perserikatan berhubungan dengan sub-bagian lainnya. Sedangkan variabel ketidakadilan birokrasi yang paling banyak adalah ketika pejabat keluarga / VIP datang untuk berhadapan, maka diberikan pelayanan khusus kepada mereka. Sifat alami juga akan menjadi bentuk jika tidak ada diskriminasi dalam pelayanan. Karyawan harus mengubah pola pikir bahwa melayani masyarakat juga merupakan sholeh amal sebagai badan amal keagamaan lainnya.


Keywords


kualitas pelayanan publik, kelalaian birokrasi, ketidakadilan dalam pelayanan publik

Full Text:

PDF

References


Abdullah Bin Mohd Salleh. 1979. Panduan Perkhidmatan Cemerlang. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri.

Agus Dwiyanto. 2008. Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yokyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ahmad Basuki. 2011. Pertanggungan Jawab Pidana Pejabat Atas Tindakan Mal-Administrasi Dalam Penerbitan Izin Di Bidang Lingkungan. Jurnal Perspektif 16 (4): 252-258.

Ahmad Sutarji.1991. Perkhidmatan awam yang berkualiti.Penerbit INTAN Publications.

Cheung, A. B. L. 2001. Civil Service Reform in Post-1997 Hong Kong: Political Challenges, Managerial Responses?.International Journal of Public Administration, 24: 929-938.

Cope, G. H. 1997. Bureaucratic Reform and Issues of Political Responsiveness,Journal of Public Administration Research and Theory, 20:461-470.

Eklund, N., & Wimelius, M. E. 2008.Globalization, Europeanization and Administrative Reform.Dalam J. Killian,& N. Eklund. (Eds), Handbook of Administrative Reform.

Boca Raton: Auerbach Publication. Hayward, F. H. 1917. Professionalism and Originality. London: Allen & Unwin.

Mohammad Abbas. 2001. Good Governence in Islam, http://www.irfi.org/articles/articles_ 351_400/good_governance_in _islam.htm, [24 Okt 2017].

Muhammad Uthman El-Muhammady. 2001. Pemilihan Dan Kepimpinan Dari Segi Politik Dan Dakwah. Kertas Kerja Seminar Etika dan

Budaya Berpolitik dari Perspektif Islam, 25-26 September 2001 di Kuala Lumpur.

Ombudsman Republik Indonesia. 2013. Kepatuhan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penerbit: Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau.

Parasuraman, A., Valarie A.Zeithaml & Leonard L. Berry. 1985. A Conceptual model service quality and its implications for future research. Journal of Marketing 49(4): 41-50.

Parasuraman, V. Zeithaml, A.,& Beny, L.L. 1993.The nature and determinants of customer expectations of service.Journal of Academy of

Marketing Science 21(1):1-12.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peter Carey.1986. Ekologi Kebudayaan Jawa dan Kita Kedung Kebo.Jakarta: Pustaka Azet.

Peters. 2003. Comparative Public Administration: The Essential Readings. Great Britain: Butterworth-Heinemann Ltd.

Rodi Wahyudi. 2015. Perilaku Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau: Faktor Penyebab dan Solusinya. Jurnal Administrasi Publik, Vol 12 (1): 55-70 Scheuing. Eberhard, E. Christopher,

William F. 1993. The service quality handbook. New York : Amacom. Siddiquee & Mohamed Zein. 2007. Paradox of Public Sector Reform in Malaysia: A Good Governance Perspective.Public Administration Quarterly, 31(3): 40-55.

Synnerstrom, S. 2007. The civil service: towards efficiency, effectiveness

and honesty in Indonesia: Democracy and the Promise of 86 Good Governance. Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik

Indonesia.

Von,L., C. 2009. The political economy of local governance: findings from an Indonesian field study, Bulletin of Indonesian Economic Studies 45

(2): 20-30.

World Bank. 2008. Public Sector Reform: What Works and Why?. Washington DC: World Bank Independent Evaluation Group.

Zeithaml, V.A., Parasuraman & L.L.Berry. 1990. Delivering quality services :balancing customer perceptions and expectations. The Free Press, A

Division of Macmillan Inc., New York.




DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jel.v8i2.4809

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Statistik Counter:

 

Flag Counter

Indexed by :