DAMPAK KEBIJAKAN TRANSPARANSI TERHADAP INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH

Rusliandy Rusliandy

Abstract


Transparansi dalam pemerintahan telah menjadi salah satu aspek penting dalam upaya membangun integritas pejabat publik di daerah. Namun, masih terdapat banyak kendala dalam implementasi kebijakan transparansi yang efektif di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, terdapat kekurangan dalam literatur yang membahas dampak nyata dari kebijakan transparansi terhadap integritas pejabat publik di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian pustaka untuk menganalisis berbagai studi dan laporan terkait kebijakan transparansi dan integritas pejabat publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan integritas pejabat publik, terutama dalam hal pengurangan praktik korupsi dan peningkatan akuntabilitas. Selain itu, ditemukan bahwa daerah yang menerapkan kebijakan transparansi dengan lebih konsisten menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan transparansi, seperti kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi pejabat publik. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi tidak hanya meningkatkan integritas pejabat publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan efisiensi pemerintahan daerah.


Keywords


Kebijakan Transparansi; Integritas Pejabat Publik; Pemerintah Daerah

Full Text:

PDF

References


Bock, G.-W., Zmud, R. W., Kim, Y.-G., & Lee, J.-N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS Quarterly, 87–111.

Bovens, M., Hart, P., & Kuipers, S. (2008). The Politics of Policy Evaluation. The Oxford Handbook of Public Policy,. Oxford University Press.

Carter, S. L. (1996). Integrity. Basic Books.

Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, 60(6), 549–559.

Dini, A., & Susilo, H. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Integritas Pejabat Publik. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 45–56.

Ferraresi, M., Rizzo, L., & Secomandi, R. (2024). Electoral incentives to target investment in roads: Evidence from Italian municipalities. European Journal of Political Economy, 85, 102589. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102589

Firmansyah, A. (2019). Intervensi Pihak Eksternal dan Integritas Pejabat Publik. Jurnal Administrasi Negara, 12(3), 56–68.

Forson, J. A. (2024). Does corruption affect development outcomes differently in sub-Saharan Africa? Fresh evidence from Ghana. Discover Sustainability, 5(1). https://doi.org/10.1007/s43621-024-00314-2

Hamrak, B., Simonovits, G., & Szucs, F. (2024). Equilibrium communication in political scandals. European Journal of Political Economy, 85(July), 102580. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102580

Handoko, R. (2021). Integritas Kepemimpinan. Modul Pelatian Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Lembaga Administrasi Negara.

Hidayat, N. (2018). Kesenjangan Sosial dan Ekonomi serta Implikasinya terhadap Integritas Pejabat. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 10(1), 23–35.

Hubertus, O. (2016). Penerapan Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Sektor Publik. Societas: Ilmu Administrasi Dan Sosial, 5(1), 1–11.

Indarjit, e. r. (2006). Electronic Goverment; konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi informasi. APTIKOM.

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, (2016).

Kaptein, M. (2008). Developing a Measure of Unethical Behavior in the Workplace: A Stakeholder Perspective. Journal of Management, 34(5), 978-1008.

Kayes, D. C., Stirling, D., & Nielsen, T. M. (2007). Building Organizational Integrity. Business Horizons, 50(1).

Mulgan, G., & Albury. (2003). Innovation in the Public Sector. Working Paper Version 1.9: Strategy Unit UK. Kabinet Office.

Nuraida, M., Dwiputrianti, Septiana, & Rifki, J. (2018). Pentingnya Kode Etik dan Kode Perilaku untuk Membangun Profesionalitas ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara, Policy Brief, 1(2).

OECD. (2017). Government at a Glance 2017. Retrieved from.

Oka, I. K., Yasa, A., Arka, S., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Udayana, U. (2015). Setiadi, N. J., & SE, M. (2015). Perilaku Konsumen: edisi revisi. Kencana. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udaya, 4(2), 129–137.

Pamudji, S. (1992). Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara.

Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, (2011).

Prasetyo, B., & Hartono, S. (2019). Budaya Korupsi di Pemerintahan Daerah: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Etika Dan Integritas, 14(3), 67–78.

Rahardjo, S. (n.d.). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas media Nusantara. Kompas Media Nusantara.

Rahayu, S. (2020). Peran Media dalam Mewujudkan Integritas Pejabat Publik. Jurnal Komunikasi Dan Media, 17(1), 44-55.

Rahman, M. A. (2020). Keterbatasan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program Integritas. Jurnal Manajemen Publik, 15(4), 101–113.

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Harvard University Press.

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1), 12.

Sati, N. I. (2020). Ketetapan Mpr Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(4), 834. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343

Setiawan, Y. (2019). Penurunan Kepercayaan Publik Akibat Rendahnya Integritas Pejabat Daerah. Jurnal Sosial Dan Politik, 12(2), 56-68.

Susanto, R., & Wijaya, A. (2022). Keterbatasan Pengawasan dan Akuntabilitas Pejabat Daerah. Jurnal Pengawasan Dan Akuntabilitas, 16(2), 34–46.

Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2011). Managing Business Ethics: Straight Talk about How to Do It Right. John Wiley & Sons.

Tyler, T. R. (2006). Why People Obey the Law. Princeton University Press.

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Wahid, A. B. (2024). Bahan paparan sosialisasi antikorupsi di lingkungan BKPSDM Kabupaten Bogor. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wahyudi, T. (2021). Tekanan Politik dan Integritas Pejabat Publik di Daerah. Jurnal Politik Dan Pemerintahan, 19(1), 88–97.

Walker, V. R., Lemeris, C. R., Magnuson, K., Sibrizzi, C. A., Shipkowski, K. A., Taylor, K. W., & Rooney, A. A. (2024). I-REFF diagrams: enhancing transparency in systematic review through interactive reference flow diagrams. Systematic Reviews, 13(1), 1–3. https://doi.org/10.1186/s13643-023-02420-0

Yukl, G. (2013). Leadership in Organizations. Pearson education.




DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jel.v15i2.33995

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Statistik Counter:

 

Flag Counter

Indexed by :