RELASI BIROKRASI DAN POLITIK : PERSOALAN NETRALITAS BIROKRASI DALAM PILKADA DEPOK AWAL REFORMASI

Muhamad Adian Firnas, Kiky Rizky, Indah Wahyu Maesarini

Abstract


Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan persoalan netralitas birokrasi pada awal reformasi pada pemilihan kepala daerah di Kota Depok tahun 2005-2010. Sebagian aparat birokrasi tidak bersikap profesional dan terkontaminasi dengan politik praktis dengan mendukung calon kepala daerah tertentu. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, artikel ini menggunakan teori patron client dari beberapa ahli. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan data secara langsung dari responden terpilih yang dianggap mengetahui masalah penelitian. Data sekunder juga digunakan sebagai sumber informasi penelitian.Riset ini menemukan bahwa persoalan penting yang menyebabkan sebagian birokrasi belum bisa melepaskan dirinya dari politik praktis dan bersikap profesional sesuai tuntutan undang-undang kepegawaian adalah masih tumbuhnya kultur birokrasi patrimonial. Posisi kepala daerah yang merupakan pejabat pembina kepegawaian menjadi pemicu kooptasi birokrasi dalam politik praktis. Hubungan saling menguntungkan antara keduanya   yang kemudian membentuk hubungan yang bersifat transaksional menjadi penghambat hadirnya birokrasi profesional.

 


Keywords


Bureaucratic Culture, Neutrality, Patron-Client

Full Text:

PDF

References


Aspinall, E., & Mas’Udi, W. (2017). The 2017 pilkada (local elections) in Indonesia: Clientelism, programmatic politics and social networks. Contemporary Southeast Asia, 39(3), 417–426. https://doi.org/10.1355/cs39-3a

Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province. Indonesia, 84(84), 41–69.

Choi, N. (2009). Democracy and Patrimonial Politics in Local Indonesia. Indonesia, 88(88), 131–164. https://doi.org/10.2307/40376488

Cresswell, J. W. (2004). Research Design: Qualitative and Quantitative Approach. California: Sage Publication.

Crouch, H. (2016). Trustees of Princeton University Patrimonialism and Military Rule in Indonesia Author ( s ): Harold Crouch Published by : Cambridge University Press Stable URL : http://www.jstor.org/stable/2009910 Accessed : 08-08-2016 09 : 00 UTC. 31(4), 571–587.

Darmawan, I. (2012). Membongkar Problematika dalam Pemilukada, Program Studi Ilmu Politik,. Jakarta: Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

Elllis. (2007). Indonesia’s constitutional change reviewed. In R. M. L. & MacIntyre (Ed.), Indonesia: Democrasy and the promise of good governance. Singapore: ISEAS.

Emmerson, D. (2019). Center for Southeast Asian Studies UNDERSTANDING THE NEW ORDER : BUREAUCRATIC PLURALISM IN INDONESIA [ Reprinted from " Asian Survey " Vol . 23 , No . 11 , pp . 1220-1241 ] Author ( s ): Donald K . Emmerson Source : Crossroads : An Interdisciplinary Journ. 23(11).

Jackson, K. D. (1981). Urbanisasi dan Pertumbuhan Hubungan Patron-Klien; Perubahan Kualitas Komunikasi Interpersonal di Sekitar Bandung dan Desa-Desa di Jawa Barat. Jakarta: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Jessica, A. K. dan K. (2000). Ensyclopedia Ilmu Sosial. Jakarta: Pustaka Grafiti.

Kausar, A. (2009). Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah dalam Bayang-Bayang Budaya Patron-Klien. Bandung: PT Alumni.

Legg, K. (1983). Tuan, Hamba, dan Politisi. Jakarta: Sinar Harapan.

Liddle, W. (1992). Pemilu-Pemilu Orde Baru. Jakarta: Grafiti Press.

Mahmudi, Yon, (2007), "Budaya Politik dan Birokrasi", Republika, 4 Juli 2007.

Mas’oed, M. (1997). Politik,Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Newman, L. (2000). Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches. New Jersey: Sage Publication.

Noer, H. (2014). Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia : Studi Zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi. Jakarta: Kompas Gramedia.

Pitcher, A., Moran, M. H., & Johnston, M. (2009). Rethinking Patrimonialism and Neopatrimonialism in Africa. African Studies Review, 52(1), 125–156. https://doi.org/10.1353/arw.0.0163

Ritan, S. (2005). Netralitas Birokrasi Dalam Pilkada (studi kasus Pilkada Kabupaten Flores Timur. UGM.

Said, M. (2009). Birokrasi di Negara Birokratis : Makna, Masalah dan Dekontruksi Birokrasi di Indonesia. Malang: UMM Press.

Scott, J. C. (1983). Moral Ekonomi Petani (Cetakan Ke). Jakarta: LP3ES.

Sudiman, D. (2009). Netralitas PNS Dalam Politik : Studi Tentang Netralitas PNS Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dan Banten. Universitas Indonesia.

Sufiyanto, D. (2017). Pola Hubungan Patronase Pada Birokrasi Pemerintahan Kota Cimahi. Caraka Prabu, 1(1).

Sumarno. (2006). Drama Politik Pilkada Depok. Bandung: Harakatuna Publishing.

Thoha, M. (2003). Birokrasi dan Politik. Jakarta: Rajagrafindo.

Thoha, M. (2008). Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana.

Thoha, M. (2014). Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Usman, S. (2004). Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi (Cetakan Pe). Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIReD].

Wahyuni, G. (2006). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung : Studi Kasus di Kabupaten Tabanan. UGM.




DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jel.v15i1.29113

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Statistik Counter:

 

Flag Counter

Indexed by :