AKIBAT HUKUM PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Abstract

Tulisan ini berjudul “ Akibat Hukum Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum yang terjadi dengan adanya pemekaran kelurahan di kecamatan Tampan kota Pekanbaru dan Apa saja faktor-faktor penghambat dalam perubahan alamat dokumen kependudukan yang disebabkan pemekaran kelurahan di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang termasuk dalam wilayah pemekaran Kelurahan. Dari populasi diatas penulis mengambil sampel dengan menggunakan metode Multistage sampling yaitu gabungan antara probability dan non probability. Dalam pengambilan sampel dengan menggunakan Random sampling atau Probability sampling, atau sampling acak penulis menggunakan jenis area/ Cluster sampling. Dan kemudian menggunakan purposive sampling atau Sampling judgmental yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasinya.

Data yang diperoleh dalam penelitan ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data dikumpulkan Melalui observasi, wawancara, kajian kepustakaan dan kuisioner yang kemudian di analisis dengan teknik Deskriptif Kualitatif dengan metode induktif dan deduktif.

               Hasil penelitan ini dapat disimpulkan bahwa Adanya pemekaran kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menyebabkan terjadinya perubahan alamat pada tempat tinggal masyarakat yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan perubahan alamat pada dokumen kependudukan yang kemudian juga harus kembali meyesuaikan data lain sesuai dengan perubahan yang dilakukan. sebagaimana dalam pengurusannya memakan waktu yang cukup lama dan juga menyulitkan masyarakat dan akan berakibat terhadap berbagai administrasi lain baik dalam lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru mapun lintas sektor yang tidak lagi dibawah naungan atau tanggung jawab pemerintah kota pekanbaru.

               Faktor-faktor penghambat dalam perubahan alamat dokumen kependudukan yang disebabkan pemekaran kelurahan di kecamatan Tampan kota Pekanbaru diantaranya adalah Meningkatnya jumlah masyarakat yang akan melakukan perubahan,  Kurangnya Blangko KTP-Elektronik baik perubahan maupun pengurusanbaru, Kurangnya sarana prasarana yang ada,Kurangnya pengetahuan pegawai terhadap kebijakan yang harus dijalankan dan Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Kata kunci: Akibat Hukum, Pemekaran, Peraturan Daerah