MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CRACKER PADA SISTEM ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstract

Abstract

The crackers in the Indonesian government's electronic system are very disserve on utilizing information technology and realizing the welfare. This article aims to analyze criminal law enforcement model against crackers on government electronic system related with electronic information and transaction law. The research method used is normative legal research. The results shown that the enforcement of law, especially crackers on government electronic system in the ITE Law in Indonesia, which has not materialized the idea of legal certainty as a basic value in Indonesian society and legal purposes. The criminal law enforcement model against crackers on government electronic system must refer to the ITE Law by using the law triad purpose theory based on causal priorities, not only legal certainty is achieved, but also justice and expediency. Countermeasures it can be done through preventive action as a non-penal.

Keywords:Law Enforcement, Cracker, Government Electronic System, Ite Law

Abstrak

Kejahatan yang dilakukan oleh cracker pada sistem elektronik milik pemerintah Indonesia sangat merugikan pemerintah, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum pidana terhadap cracker pada sistem elektronik milik pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan pengaturan tersebut khususnya tentang cracker pada sistem elektronik milik pemerintah dalam UU ITE di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan ide kepastian hukum sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia dan tujuan hukum. Model penegakan hukum pidana tentang cracker pada sistem elektronik milik pemerintah harus mengacu pada pengaturan dalam UU ITE dengan menggunakan teori tujuan hukum berdasarkan prioritas kasuistik agar tidak hanya tercapainya kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan. Upaya penanggulangannya dapat dilakukan melalui tindakan preventif sebagai upaya non penal.

Kata kunci: Penegakan Hukum, cracker, Sistem Elektronik Pemerintah, UU ITE