TANGGUNG JAWAB HUKUM LARANGAN TERHADAP PENYEMBELIHAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA DI INDONESIA

Abstract

Pasal 18 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengatur bahwa: “Setiap orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.”. Namun larangan tersebut masih banyak dilanggar oleh pemilik RPH maupun TPH di Indonesia.  Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) UU Peternakan Kesehatan Hewan dan faktor – faktor yang menghambat pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa para pemilik RTH dan TPH di Indonesia masih menyembelih ternak ruminansia besar betina. Faktor penyebabnya adalah aparatur pemerintahan yang kurang tegas dalam menegakkkan sanksi pelanggaran disertai dengan belum adanya kebijakan yang implementatif di bidang peternakan hewan dalam rangka penyediaan kebutuhan daging yang cukup tanpa mengancam kelangsungan generasi dari ternak ruminansia betina; rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat terutama pemilih RPH dan TPH. Dengan demikian diharapkan adanya ketegasan aparat penegak hukum agar sanksi yang tegas diberikan terhadap pelaku pelanggaran sebagai bentuk tanggung  jawab hukum mereka atas pelanggaran yang telah dilakukan dan juga adanya kebijakan yang implementatif di bidang peternakan. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat.