Social Pathology in the Customary Conflict of Village-Owned Land Druwe (A Case Study in Kubu Juntal Pakraman Village, Karangasem Regency)
Abstract
TRANSLATE with xEnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW BackEMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack This page is in Indonesian Translate to English
- Afrikaans
- Albanian
- Amharic
- Arabic
- Armenian
- Azerbaijani
- Bengali
- Bulgarian
- Catalan
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Estonian
- Finnish
- French
- German
- Greek
- Gujarati
- Haitian Creole
- Hebrew
- Hindi
- Hungarian
- Icelandic
- Indonesian
- Italian
- Japanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Korean
- Kurdish (Kurmanji)
- Lao
- Latvian
- Lithuanian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Myanmar (Burmese)
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Punjabi
- Romanian
- Russian
- Samoan
- Simplified Chinese
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Traditional Chinese
- Turkish
- Ukrainian
- Urdu
- Vietnamese
- Welsh
Never translate Indonesian
Never translate ejournal.uin-suska.ac.id
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdullah, Lili. (2021). ANALISIS HUKUM KONFLIK PERTANAHAN DI PEDESAAN : (Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Talonang Dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat). JURIDICIA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2 (2), 83-100
Agustang, A.D.M.P., & Nur, H. (2020). Konflik Mahasiswa Parang Tambung Universitas Negeri Makassar. Phinisi Integration Review, 3(1), 46-54
Amajihono, K. D. (2021). Kekuatan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Karena Daluwarsa. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 45-51.
Amran, A. (2017). Penanggulangan perilaku patologi sosial pada remaja.
Arjawa, G. S. (2014). Identitas kepemilikan Pura Dalam hubungan dengan perkembangan pariwisata dan konflik sosial di Bali. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 27(3), 131-142.
Arta, I. K. K., Suhariningsih, S., & Qurbani, I. D. (2021). Kepastian Hukum Atas Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Sesuai Dengan Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9(1), 199-220.
Ashinta Sekar Bidari SH, M. H. (2014, December). FENOMENA KORUPSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL DI INDONESIA. In PROSEDING SEMINAR UNSA (Vol. 1, No. 1).
Aspriani, D. A. O. (2014). Status Kepemilikan Tanah Druwe Desa Di Bali. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(1).
Burlian, P. (2016). Patologi Sosial (full text). H.13
Busroh, F.F. (2017). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural Di Indonesia (Perspektif Kajian Socio Legal Research). Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 3(1), 97-116
Chrisjanto, E. (2021). Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 78-93. Chrisjanto, E. (2021). Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 78-93.
Dauh, I.P.A.A., Sukadana, I.K., & Widyantara, I.M.M. (2020). Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat. Jurnal Preferensi Hukum, 1(1), 133-138
Fisher, Simon. (2010). Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak (edisi bahasa Indonesia), The British Council, Indonesia, Jakarta.
Galtung, Johan. 2002. Kekerasan Kultural. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif. Yogyakarta = Insist Press.
Ghoni, A., & Pinasti, V. I. S. (2017). Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Skripsi diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dari. Jurnal. Fakultas Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
Karma, M. P. (2018). Perkembangan Pemanfaatan Area Karang Bengang Di Antara Desa Pakraman Tegallalang Dan Sapat. Undagi: Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa, 6(1), 1-12.
Kartono, Kartini. (2005). Patologi Sosial. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. h.11
Kertati, I. (2020). Dekonstruksi dan Patologi Sosial: Studi Kasus pada Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Solo Raya. MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 17(1), 25-43.
Lanny, L. (2021). PATOLOGI SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Terhadap Judi Sabung Ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
Mardika, M. Y., Sulindawati, N. L. G. E., Ak, S. E., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2018). Analisis Konflik Dalam Proses Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Pada Desa Pakraman Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2010). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group.
Nata, A. K. S. P. I. (2016). Isu-isu kontemporer tentang Pendidikan Islam. RajaGrafindo Persada.
Natalia, V. (2015). Eksistensi Hukum Adat Bali Analisis Konflik Adat Dan Penyelesaiannya Di Desa Pakraman Tabola Sejak Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2015. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Nulhaqim, A. Soni., Muhammad Ferdyansyah, ETC. (2020). Tinjauan Teoritis Manajemen Konflik Sosial dan Hukum. Yogyakarta : Pandiva Buku.
Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat Hukum Adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
Pasal 1 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
Putra, T.M. (2021). ANALISA YURIDIS PENYIMPANGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR, Arena Hukum, 14(1), 42-66
Roebianto, A., Hikmah, W., & Putri, I.N. (2021). Studi Deskriptif Tingkat Toleransi Beragam dan Kematangan Beragama di Kota Tanggerang. TAZKIYA : Journal of Psychology, 9(1), 1-15
Rosmanto, Y., Hartanto, D.R., & Adriyanto, A. (2021). KONFLIK PASCA PEMILU AMERIKA SERIKAT TAHUN 2020 DITINJAU DARI SOCIAL IDENTITY THEORI. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 9(2), 468-472
Rumiartha, I. N. P. B. PENGALIHAN STATUS TANAH DRUWE DESA MENJADI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN KINTAMANI BANGLI BALI STATUS OF VILLAGE-OWNED LAND TRANSFER INTO THE DISTRICT GOVERNMENT ASSETS IN KINTAMANI BANGLI BALI.
Saputra, A. (2018). Potret Lokalisasi Gang Dolly dalam Perspektif Patologi Sosial. Community: Pengawas Dinamika Sosial, 1(1).
Setiadi dan Kolip. (2013). Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta : Premadamedia Group
Soepomo. (2000). Tentang Hukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita
Statistik, B. P. (2017). Kecamatan Kubu dalam Angka. Karangasem: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem.
Suadi, Amran. (2018). Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum. Jakarta :Premadamedia Group
Sudantra, I.K. (2009). Pemberdayaan Desa Adat dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. Denpasar : Universitas Udayana.
Sumartias, S., & Rahmat, A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial. Jurnal Penelitian Komunikasi, 16(1), 13-20
Sunu, I. G. K. A. (2014). Harmonisasi, integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang multietnik dan multiagama menghadapi pergeseran, pelestarian, dan konflik di Bali. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(2).
Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali. WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 4(1), 31-44.
Umar, M. (2015). Konflik Tolikara-Papua, Mengungkap Motif dan Solusinya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Bali dan setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
Wahyu, A,S., & Kiptah, M. (2016). Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(1), 1-6
Weda, I. B. K. (2013). Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia. Jurnal Advokasi, 3(2), 155-170.
Windari, R.A. (2010). Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran). Jurnal Ika, 8(2)
Wiryantha, A. N. R. D., Suwitra, I. M., & Sepud, I. M. (2017). PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ADAT DI KOTA DENPASAR. Jurnal Hukum Prasada, 4(2), 37-49.
Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. Quanta, 2(2), 83-91.
DOI: http://dx.doi.org/10.24014/sb.v20i1.21223
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Published by:
Center for Research and Community Development
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. H. R. Soebrantas KM 15,5 ,Tuah Madani, Tampan,
Pekanbaru, Riau 28293
Indexed By: