LARANGAN RISYWAH DALAM HADIS: Kritik Sanad–Matan dan Implikasi Sosial Politik di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis larangan risywah melalui pendekatan kritik sanad dan matan serta mengkaji implikasi sosial-politiknya dalam konteks Indonesia kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan ilmu hadis, pemaknaan kontekstual hadis, dan analisis sosial-politik. Sumber data primer berasal dari kitab-kitab hadis mu‘tabarah seperti Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Musnad Ahmad, dan literatur ilmu hadis klasik, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku akademik, serta regulasi hukum antikorupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis larangan risywah memiliki kualitas sanad yang beragam. Sebagian riwayat ditemukan mengandung kelemahan seperti idhthirāb, keberadaan perawi majhūl, dan kelemahan hafalan beberapa perawi seperti Laits bin Abi Sulaim dan Ishaq bin Yahya bin Thalhah. Namun demikian, terdapat pula riwayat-riwayat yang dinilai hasan hingga sahih, khususnya dari jalur Abdullah bin ‘Amr dan Abu Hurairah, sehingga secara umum hadis larangan risywah dapat dijadikan hujah normatif dalam Islam. Dari aspek matan, hadis-hadis tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip Al-Qur’an dan tujuan syariat dalam menjaga keadilan serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa risywah dalam konteks modern mengalami perluasan makna yang mencakup politik uang, gratifikasi birokrasi, jual beli jabatan, suap proyek, dan korupsi struktural. Praktik tersebut berkaitan erat dengan budaya patronase politik dan oligarki kekuasaan dalam sistem demokrasi modern di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya keselarasan antara hadis larangan risywah dan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan regulasi antikorupsi lainnya. Namun, problem utama pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya terletak pada lemahnya regulasi, melainkan juga rendahnya integritas moral dan budaya permisif terhadap korupsi. Oleh karena itu, hadis larangan risywah memiliki relevansi penting sebagai basis etika publik dan landasan moral dalam membangun budaya antikorupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan demokrasi yang berkeadilan.