KONSEP PENGATURAN KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN CSR UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Abstract

Adanya kekosongan hukum terkait tidak diaturnya sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR/melaksanakan tapi tidak sesuai ketentuan hukum. Baik dalam Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun peruran di tingkat daerah. Kondisi yang demikian membuat perwujudan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pemberian CSR tidak Terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis konsep pengaturan kepastian hukum pemberian CSR untuk kesejahteraan rakyat; Untuk merumuskan konsep konsep ideal pengaturan kepastian hukum pemberian CSR tersebut Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang–undangan, konssep dan kasus dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pertama, Konsep pengaturan kepastian hukum pemberian CSR untuk kesejahteraan berdasarkan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan kepastian hukum, begitu juga dengan peraturan turunannya di tingkat daerah terutama di Kabupaten Berau, Kabupaten Kampar, Kota Semarang, Kota Pematang Siantar dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana belum secara tegas mengatur sanksi bagi perusahaan yang belum melaksanakan CSR bagi masyarakat atau perusahaan tersbut sudah melaksanakan CSR bagi masyarakat namun pelaksanaannya belum sesuai ketentuam hukum yang mengatur mengenai CSR itu sendiri. Imbasnya adalah pemberian CSR oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kedua, konsep ideal pengaturan kepastian hukum pemberian CSR untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah konsep pengaturan pada peraturan turunan di ringkat daerah yaitu pengaturan sebagaimana dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; serta Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur sanksi hukum terhadap perusahaan yang belum melaksanakan CSR bagi masyarakat atau perusahaan tersebut sudah melaksanakan CSR bagi masyarakat namun pelaksanaannya belum sesuai ketentuam hukum yang mengatur mengenai CSR itu sendiri. Konsep ideal yang demikian telah menunjukkan keberhasilan pemerian CSR bagi masyarakat sekitar perusahaan sehingga kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui program CSR tersebut.

Kata Kunci: CSR, Rakyat, Perseroan Terbatas