PERGESERAN NORMA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG PERUMAHAN

Abstract

Adanya pergeseran norma dalam terkait bentuk pengaturan sanksi dalam regulasi perumahan dan permukiman rakyat yang baru dan yang lama yaitu dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kondisi yang demikian irasa kurang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis idealnya penetapan norma hukum dalam peraturan perumahan; untuk menemukan implikasi hukum dari pergeseran norma tentang Perumahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang–undangan, konssep dan kasus dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Idealnya penetapan norma hukum adalah adanya pengaturan sanksi pidana denda dan pidana tambahan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dimana sanksi pidana denda tersebut sebagaimana telah diterapkan kepada pihak developer Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pdg yang membuat terdakwa mengaku merasa jera serta memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah atas hak perumahan subisidi pemerintah layak huni. Implikasinya adalah Pertama, Keadilan dalam prisip teori ini bersifat seolah-olah berpihak pada kepentingan pelaku usaha. Kedua, Kegagalan hukum Pengaturan sanksi dalam regulasi yang baru, kondisi demikian menunjukkan adanya inkonsistensi antara hukum dalam bentuk abstrak dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Ketiga, Regulasi baru tersebut bertentangan secara vertikal dengan Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat, Regulasi baru tersebut secara horizontal juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan sebagai pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana tidak dikenalnya konsep  Omnibuslaw dalam jenis dan hieraki peraturan perundang–undangan di Indonesia dan  amandemen/ pencabutan peraturan perundang–undangan lintas sektor yang tidak dibenarkan, selain itu juga melanggar asas kejelasan rumusan  serta asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kelima, pergeseran norma pengaturan sanksi dalam regulasi baru berimplikasi tidak terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dirugikan karena developer serta terlanggarnya hak asasi masyarakat tersebut untuk mendapatkan rumah hunian yang layak.

Kata Kunci: Pergeseran, Sanksi, Perumahan