IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN AKIBAT KEHILANGAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Abstract

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, menyatakan bahwa: “Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.” Namun di lingkungan penerintahan Kabupaten Rokan Hilir, pelaksanaannya belum berjalan karena tuntutan ganti kerugian daerah terhadap 4 orang Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang menghilangkan kendaraan dinas bermotor roda dua belum dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi ganti kerugian akibat kehilangan kendaraan dinas di Kabupaten Rokan Hilir, untuk menganalisis hambatan dan upayanya. penertiban Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris. Pendekatan: pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui hambatan pelaksanaannya yaitu: dari faktor aparatur pemerintah pertimbangan rasa kemanusia, upaya mengatasinya sebaiknya ada ketegasan Bupati Rokan Hilir, para pelaksana penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah setempat; Peraturan Pemerintah tersebut belum tersosialisasikan dengan baik dilingkungan pemerintah setempat, upaya mengatasiya sebaiknya melakukan sosialisasi hukum; kurangnya pemahaman dan pelatihan di lingkungan pemerintah setempat atas pentingnya pelaksanaan penyelesaia tuntutan ganti kerugian daerah, upaya mengatasinya sebaiknya diberian Pendidikan dan Pelatihan; adanya perbedaan pendapat antar para pelaksana penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah setempat terkait dasar-dasar penilaian adanya kerugian daerah, upayanya sebaiknya pihak-pihak tersebut menyamakan persepsi; rendahnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil yang telah menghilangkan kendaraan dinas roda dua untuk menggantinya, upaya mengatasinya sebaiknya segera diproses tuntutan ganti kerugian. Dari faktor sarana/fasilitas: hambatannya pemerintah setempat belum memiliki alat derek, upaya mengatasinya sebaiknya pemerintah daerah setempat perlu melakukan pengadaan alat derek. Dari faktor masyarakat hambatannya kurangnya perhatian masyarakat terhadap penggunaan barang milik daerah oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan tempat tinggalnya. upaya mengatasinya sebaiknya masyarakat peduli dan ikut mengawasinya.

Kata Kunci: Kendaraan dinas, Kerugian, Tuntutan