Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah; Analisis Terhadap Pasal 176 Undang-Undang UU No. 10 Tahun 2016

Abstract

Pasal 176 ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016 mengatur mekanisme pengisian kekosongan wakil kepala derah, namun dalam praktiknya banyak terjadi keterlambatan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Bahkan di beberapa daerah terjadi kekosongan hingga habis masa jabatan wakil kepala daerahnya. Penelitian ini ditujukan untuk: (1) Menganalisis mekanisme pengisian kekosongan wakil kepala daerah, (2) Menganalis mengapa terjadi keterlambatan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, (3) Menawarkan solusi untuk mengantisipasi keterlambatan proses penggantian tersebut.

Penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini tidak mencari seberapa banyak jumlah wakil kepala daerah yang kosong di Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan olah data statistik untuk menarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian library research. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Mekanisme pengisian kekosongan wakil kepala daerah dengan cara pemilihan oleh DPRD provinsi /kabupaten/kota berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Praktiknya partai pengusung sulit menemukan kesepakatan menunjuk pengganti, dan masing-masing partai politik memiliki kepentingan untuk menjadikan calon dari partai atau calon yang mereka usung sebagai wakil kepala daerah. Solusinya adalah perlu penambahan pasal dalam UU No. 10/2016 yang ditujukan untuk mengantisipasi jika partai politik atau gabungan partai politik gagal mengajukan calon pengganti.

Kata Kunci: pengisian jabatan, wakil kepala daerah,