Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah,, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau)

Taufik Dasmar, Yesi Mutia Basri, Novita Indrawati

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, belanja daerah, pendapatan antar pemerintah dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau dan semuanya dijadikan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2014-2018. Dengan menggunakan SPSS, hasil penelitian menunjukkan kekayaan daerah dan pendapatan antar pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan belanja daerah dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah bahwa mampu meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kekayaan daerah dengan menggali potensi daerah.


Keywords


115/5000 Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Pendapatan Antar Pemerintah, Temuan Audit dan Kinerja Pemerintah Daerah.

References


Achmad, Abu. (2017). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung). Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi Sarjana. FEB UNDIP. Semarang

Ayuningsih, Diyah. (2016). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2015. http://bpk.go.id/ diakses 26 Maret 2016

Badan Pemeriksa Keuangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2015. http://bpk.go.id/ diakses 26 Maret 2016

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga

Data jumlah kabupaten dan kota se-sumatera tahun 2014. http://bpk.go.id/ diakses 12 Mei 2016

Data jumlah kecamatan se-sumatera tahun 2014. http://kemendagri.go.id/ diakses 12 Mei 2016

Data PDRB kabupaten dan kota se-sumatera tahun 2014. http://bps.go.id/ diakses 12 Mei 2016

Direktorat Jendral Departemen Keuangan. Data Belanja Modal Kabupaten dan Kota se-Sumatera 2014. http://djpk.depkeu.go.id/ diakses 17 Mei 2016

Direktorat Jendral Departemen Keuangan. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota se-Sumatera 2014. http://djpk.depkeu.go.id/ diakses 17 Mei 2016

Direktorat Jendral Departemen Keuangan. Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota se-Sumatera 2014. http://djpk.depkeu.go.id/ diakses 17 Mei 2016

Doyle, J., Ge, Weili, McVay, S. 2007. Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 44, 193-223

Doyle, J., W. Ge, dan S. McVay., 2006. Determinants of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting, Journal of Accounting and Economics

Fauza, Nailatul. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah se Sumatra). Skripsi Sarjana. UNRI. Pekanbaru

Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss, Cetakan 4. Semarang: BP Universitas Diponegoro

Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 2.

Hartono, Rudi, Amir Mahmud, Nanik Sri Utaminingsih. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern. Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram

Indriantoro dan Supomo. 2002. Metedologi Penelitian Bisnis. Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta

Julitawati, et al. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

KPMG. 2006. Forensic: Fraud Survey 2006

Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. Jurnal Akuntansi UKRIDA, Volume 9, No. 1

Kuncoro. 2001. Metode Kuantitatif: Teori Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Pertama. AMP YKPN: Yogyakarta

Laswad, Fawzi, Richard Fisher dan Peter Oyelere. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. www.elsevier.com

Maiyora, Gita. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera), Universitas Riau, Pekanbaru.

Mardiasmo. (2009). Perpajakan.Yogyakarta: Andi.

Martani dan Zaelani. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.

Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. Universitas Udayana. Bali.

Mustikarini, Widya, Astuti dan Fitriasari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Universitas Indonesia. Jakarta.

Nurwati, Ika, Rina Trisnawati. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012). Jurnal ISSN.

PMK No. 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akuntansi Standar

PMK No. 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran

Purba, Nurfika Irmawati. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Ukuran Legislatif dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Puspitasari, Titus. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kompleksitas pemerintah daerah (Jumlah SKPD) Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Indonesia). Skripsi Sarjana. FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. Skripsi Sarjana. Universitas Negeri Semarang

Rustiadi, Saefulhakim, Sunsun dan Panuju. 2011. Perenanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta

Saggaf. 1999. Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kotamadya, Pekanbaru. Tesis. Medan.

Sirojuzilam dan Mahalli. 2011. Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi. Medan: USU Press

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia). Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Suryaningsih, N. M. & Sisdayani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Udayana, Bali.

Utomo, Susilo Prasetyo. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Pemediasi. Universitas Sebelah Maret, Surakarta.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Publik

Unndang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah




DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10788

Refbacks

  • There are currently no refbacks.