Penerapan Kaidah Tasharuf al-Imam `ala al-Raiyyah Manuthun bi al-Mashlahah pada Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi dan Infaq melalui Payroll System di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau

Abstract

Potensi zakat, infaq dan sedekah juga Dana Sosial Keagamaan Lainya (DSKL) di Provinsi Riau berdasarkan data Pusat Kajian Startegis (Puskas) BAZNAS sebanyak 8 (delapan) triliyun. Dengan besarnya potensi di atas, maka Pemerintah termotivasi untuk mencapainya dengan menerbitkan berbagai peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan zakat. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasioanal. Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga melalui kebijakan Gubernur Riau menerbitkan Instruksi Gubernur Riau Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan (Profesi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kemudian pada tahun 2022 Gubernur Riau mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor: 59/SE/KESRA/2022 Tentang Pengumpulan Zakat Profesi dan Infaq Aparatur Sipil Negara Serta Karyawan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau melalui Payroll System. Payroll System ini mengacu pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Pasal 1 ayat (21) yang menyebutkan: “Payroll System merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai”. Melalui Payroll System inilah berbuah hasil yang sangat baik terhadap pengumpulan zakat, infaq dan sedekah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Riau.