PEMERATAAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI ANTARA INDONESIA TIMUR – BARAT SEBAGAI UPAYA MEMPERERAT KEBHINEKAAN

Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid
Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik UIN Sunan Kalijaga
			rifaatfarid@gmail.com

This paper will examine the problem of regional disparity in Indonesia, which has been the problem of decentralization increasingly complex with high levels of poverty in the regions. At the end of this paper will also be discussed about the equitable distribution of economic and social development related to the impact of national security and diversity issues. If the problem of inequality continues to be left, the worst impact will be the release of regions that are actually resource-rich but there is no even development.
Keyword: Equitable Development, decentralization, diversity

Tulisan   ini   akan   mengkaji   masalah   kesenjangan   wilayah   di Indonesia  yang  selama  ini,  masalah  desentralisasi  semakin  kompleks dengan tingginya tingkat kemiskinan di daerah. Di akhir tulisan ini juga akan dibahas mengenai pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial terkait dampaknya dengan ketahanan bangsa dan masalah kebhinekaan. Jika masalah kesenjangan terus dibiarkan, maka dampak terburuk akan lepasnya daerah yang sebenarnya kaya sumberdaya tetapi tidak terjadi pembangunan secara merata.
Keyword : Pemerataan Pembangunan, desentralisasi, kebhinekaan

A.  Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Indonesia berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Pancasila telah diterima sebagai satu- satunya azas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun demikian,  implementasi  jiwa  dan  semangat  yang  terkandung  dalam  Pancasila tidak  sepenuhnya  diamalkan,  bahkan  dewasa  ini  penyimpangan  terhadap  sila

kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seolah-olah semakin menjauh dari bangsa ini. Dan ini merupakan kelemahan  yang  patut  untuk  diminimalisasi,  sehingga  cita-cita  pendiri  bangsa agar Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia benar-benar dapat diimplementasikan secara utuh dan menyeluruh dalam segala lini.
Kekuatan ekonomi nasional saat ini ditopang oleh sektor primer dan sekunder. Keberadaan sumber kekayaan alam yang demikian besar telah memberikan  kekuatan  ekonomi  berbasis  sumberdaya  alam  dan  lingkungan. Namun demikian, kekuatan ekonomi seperti ini perlu diiringi dengan pengembangan   sistem   perekonomian   berbasis   nilai   tambah   (added   value), sehingga dibutuhkan sistem perindustrian yang lebih baik. Selain itu, praktek perekonomian biaya tinggi (high cost economy) masih kerap berlaku di Indonesia, sehingga dapat menghambat pembangunan nasional.
Kekuatan bangsa Indonesia dalam konteks sosial-budaya adalah terletak pada kebhinekaannya. Bhineka Tunggal Ika sebagai motto negara telah menjadi dasar pandangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk  Republik. Artinya bahwa warna dan ragam suku merupakan khasanah kehidupan, tetapi jiwa dan semangatnya tetap satu, yaitu berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia dan bertanah  air  satu  tanah  air  Indonesia.  Namun  demikian,  ketika  kebhinekaan tersebut tidak dapat dibina dengan baik, maka bukan tidak mungkin NKRI akan teramcam keberadaannya.

Selama 70 tahun ada beberapa masalah yang dihadapi Indonesia. Antara lain kemiskinan wilayah, kesenjangan daerah Indonesia Barat – Indonesia Timur. Jika hal ini tidak dapat diatasi dengan baik, maka dikhawatirkan akan menggangu kondisi negara Indonesia. Karena pada umumnya, pembangunan sosial ekonomi Indonesia banyak terpusat di bagian Indonesia Barat, wilayah Indonesia Timur cenderung  belum  berkembang.  Wilayah  Indonesia  Timur  pada  dasarnya  kaya akan sumber daya alam, yang selama ini belum dapat dieksploitasi dengan baik guna kemakmuran bersama. Ataupun sudah dieksploitasi tetapi hanya untuk kepentingan Indonesia Barat atau konsesi sumbar daya banyak dialokasikan untuk kepentingan negara/pemerintah pusat

B.  Kemiskinan Wilayah

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama Indonesia sejak beberapa dekade yang lalu. Jika dikaitkan dengan kawasan Indonesia Timur, masalah kemiskinan erat kaitannya dengan kesenjangan sosial ekonomi wilayah. Jika hal ini dikaitkan dengan isu keadilan dalam pembangunan kewilayahan akan selalu menjadi perbincangan hangat yang tidak selesai diperdebatkan, terutama terkait dengan masalah kesenjangan wilayah (regional imbalances). Sampai saat ini isu kesenjangan wilayah terpusat kepada kesenjangan antara desa dan kota, antara Kawasan Indonesia Timur dan Kawasan Indonesia Barat, serta antara Jawa dan luar Jawa.   Banyak pakar yang percaya bahwa kesenjangan wilayah merupakan harga wajar yang harus dibayar dalam proses pembangunan. Sederhana saja alasannya, yakni ada keterkaitan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain sebagai akibat buruknya sebuah sistem pembangunan regional yang dianut Indonesia.

Ada proses interaksi dan interdependensi antar subsistem. Indikator yang digunakan  untuk  memperlihatkan  bahwa sebuah  wilayah  dianggap  lebih  maju dibandingkan dengan wilayah yang lainnya cukup banyak. Hill (1993) misalnya menyebut indikator yang bersifat statis seperti Indeks Pembangunan Manusia (human development index), Indeks Kualitas Kehidupan secara Fisik (physical quality of life index), maupun laju PDRB (product domestic regional bruto). Data seperti ini meskipun tidak secara mutlak dapat dipercaya begitu saja, namun dapat digunakan sebagai gambaran awal betapa sebuah wilayah da[at lebih maju dibanding wilayah yang lain. Sebagai contoh Jakarta yang memiliki PDRB per kapita sebesar 1,76 juta rupiah pada tahun 1991, jauh lebih tinggi dibanding rata-

rata PDRB per kapita secara nasional yang hanya 0,55 juta rupiah pada tahun yang sama.

C.  Kesenjangan Sosial Ekonomi Indonesia Barat – Indonesia Timur

Gambaran sederhana ini hanya ingin menunjukkan bahwa Jakarta berkembang  terlalu  pesat  dibandingkan  dengan  wilayah  lainnya  antara  lain ditandai  dengan  jumlah  uang  yang  beredar  di  Jakarta  mencapai  70%  dari peredaran  uang  nasional.  Fakta  ini  juga  menunjukkan  bahwa  pembangunan sebuah wilayah dipengaruhi oleh sebuah faktor penting, yakni investasi pembangunan   daerah,   sedangkan   kesenjangan   wilayah   terjadi   jika   alokasi investasi  antardaerah  juga  timpang  (Aziz,1985).  Kesenjangan  ini  tidak  hanya terjadi dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang sosial juga. Indikator yang digunakan dalam bidang ekonomi adalah : 1). Jumlah pendapatan per kapita; 2). Pertumbuhan pendapatan per kapita; 3). Tingkat partisipasi angkatan kerja; 4). Persentase nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDRB total provinsi; 5). Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur dibandingkan tenaga kerja total provinsi; 6). Tingkat penanaman modal asing dan dalam negeri secara kumulatif; 7). Persentase penduduk yang tinggal di perkotaan; dan 8). Panjang jalan/10.000 km persegi luas provinsi.
Pada bidang sosial, kesenjangan ditunjukkan oleh fakta dengan indikator seperti : 1). Physical Quality of Life Index; 2). Jumlah murid sekolah dasar dibanding jumlah total penduduk; 3). Persentase tenaga keja yang berpendidikan akademi atau universitas; 4). Rasio guru sekolah dasar tiap 10.000 murid; 5).

Rasio dokter setiap 10.000 penduduk; dan 6). Rasio tempat tidur sakit tiap 10.000 penduduk. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, memang benar ditemukan adanya kesenjangan wilayah yang cukup besar antara kawasan Indonesia Barat (KIB) dan kawasan Indonesia Timur (KIT), yakni indeks rata-rata KIB dan KIT masing-masing 108,2-81,5 (1971), 110,7-75,9 (1980), dan 112,972,2 pada tahun
1990 (Nurzaman,1997).

Namun jika dirinci setiap sektor ekonomi, maka sumber daya alam seperti gas, minyak dan pertambangan memberikan kontribusi besar di beberapa provinsi antara  lain  di  Sumatera  Selatan  (minyak  dan  batubara),  Papua  (tembaga  dan emas), Sulawesi (nikel). Sedangkan sektor jasa keuangan seperti bank, industri pengolahan sumberdaya alam, bangunan, konstruksi, pengangkutan, komunikasi, dan sebagainya, hanya terkonsentrasi di provinsi maju seperti DKI Jakarta atau provinsi yang lain di pulau Jawa. Hal ini dapat dicermati dalam distribusi persentase PDRB Jakarta sekitar 16,06 % pada tahun 2007 dan pada tahun yang sama NTT, NTB, Papua Barat dan Papua masing-masing hanya 0,54%, 0,95%,
0,29%, dan 1,57 % (BPS,2008).

Selama  ini  desentralisasi  pembangunan  hanya  untuk  konteks  daerah tertentu seperti daerah tertinggal terbelakang atau daerah dengan potensi strategis seringkali tidak disertai strategi yang tepat dan bernuasa politis, terutama jika berkaitan dengan isu keuangan.

D.  Pengembangan Wilayah Kawasan Khusus

Pengembangan   wilayah   yang   dilaksanakan   di   Indonesia   setidaknya meliputi tiga tingkatan, yakni mikro, mezo, dan makro. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengenali kebutuhan yang mendesak dan memenuhi kebutuhan dasar   masyarakat,   membantu   daerah   dalam   rangka   mencapai   kemandirian

ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mendorong pengembangan potensi daerah   agar   mampu   mengekspor   hasil   industri   atau   pertaniannya   untuk mendukung   perekonomian   nasional   (Soedjito,   1997).   Pada   tingkat   mezo dilakukan pengembangan wilayah dengan jalan mengaitkan antar-wilayah agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan. Kawasan yang menjadi prioritas diantaranya : kawasan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan potensial.
Banyak istilah yang dilontarkan untuk menandai strategi ini, misalnya : kawasan pembangunan ekonomi terpadu (Kapet), Kawasan Sijori, atau Kawasan perkotaan seperti Jabodetabek (Jakarta,Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung Raya, Kedungsepur (Semarang, Demak, Ungaran, Purwodadi), Gerbangkertasusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Lamongan, Sidoarjo), Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang), dan sebagainya. Terlepas dari apapun namanya, upaya yang hendak dilakukan adalah untuk mengaitkan antar wilayah  (kota)  agar  tercipta  pusat-pusat  pertumbuhan.  Masalah  yang  sering muncul, sebutan kawasan-kawasan tersebut hanya berhenti sebagai slogan, tanpa visi misi yang jelas. Apalagi kini desentralisasi telah menempatkan kepala daerah atau walikota memiliki kekuasaan yang mutlak serta absolut, maka yang terjadi selanjutnya adalah egoisme antar daerah. Antara daerah yang satu dan daerah yang lain, sama-sama mempunyai kepentingan terhadap daerahnya sendiri.
Dalam hal otonomi daerah, ada 4 aspek yang menjadi kewenangan daerah yaitu agama, pertahanan, keuangan dan hukum. Yang berkaitan dengan keuangan seperti pembangunan antar wilayah seperti konflik antara Boyolali dan Surakarta yang memperebutkan penggunan sumber daya air. Boyolali dalam satu sisi ingin

Kota Surakarta memberikan bantuan untuk konservasi sumber daya air, karena dua wilayah menggunakan air dari tempat yang sama.

E.  Kesimpulan

Sebagaimana telah dikatakan pada awal tulisan ini, kesenjangan wilayah merupakan hal  yang wajar dalam sebuah  pembangunan.  Masalah  pokok  yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu yang panjang yang dilandasi keadilan sosial, serta adanya sistem ekonomi politik negara yang tidak memihak terlalu kuat pada wilayah  tertentu. Jalan yang harus ditempuh diantaranya bagaimana memberi kemandirian sekaligus dukungan kepada sebuah wilayah sehinga mereka memiliki daya saing. Daerah-daerah yang kurang berkembang didorong dengan mobilisasi seluruh kelembagaan, baik dari kalangan perguruan   tinggi,   LSM,   dunia   penelitian,   pengusaha   kecil   menengah   dan pengusaha besar, lembaga keuangan daerah, lembaga keuangan nasional, serta kemampuan aparatur daerah yang terampil dan memiliki visi misi ke depan yang jelas.
Membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial melainkan membutuhkan peran segenap komponen bangsa.  Peran tersebut harus dimulai sejak dini dengan memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup universal.   Nilai universal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat terdapat dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia.

Pembangunan wilayah Indonesia masih timpang antara Indonesia Barat – Indonesia Timur, hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara dua wilayah tersebut. Jika dibiarkan secara terus menerus maka masalah disintegrasi bangsa akan semakin kelihatan. Dimana wilayah yang kaya dengan sumber daya akan bergejolak/menuntut penyebaran kesejahteraan secara merata.
Jika hal ini tidak diselesaikan dengan baik dan benar, maka masalah disintegrasi bangsa akan berujung kepada tindakan separatisme. Tindakan memisahkan  diri  dari  NKRI  akan  menjadi  pilihan  terpaksa  yang  bisa  saja ditempuh. Seperti pada Papua yang memperebutkan sumber daya emas, tembaga yang selama ini dikuasasi oleh Freeport, pihak Papua sendiri hanya mendapatkan konsesi tak lebih dari 5%.
`Dalam teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah, dinyatakan bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antarwilayah dalam satu negara, bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan boleh jadi malahan memperburuk keadaan. Kemiskinan  di  negara  berkembang  merupakan  hasil  kerja  dari  produktivitas tenaga kerja yang rendah yang merupakan bagian dari ketidakcukupan penawaran dan modal-modal fisik. Demikian pula tabungan juga rendah karena pendapatan rendah. Karenanya keseimbangan pertumbuhan dapat diciptakan jika investasi dapat didiversifikasikan ke rentang yang lebih luas di sektor industri. Masing- masing  industri  akan  didorong  oleh  faktor  upah,  permintaan  barang,  dan kecukupan  industri  yang  lain  untuk  menjaga  keberlangsungan  kehidupannya.

Proyekproyek  investasi  mungkin  secara  individual  tidakmenguntungkan  bisa berbalik menjadi menguntungkan.
Strategi pembangunan harus dipusatkan kepada sedikit sektor lalu disebarkan “backward linkage” dan “forward linkage”. Jika leading sector dikaitkan dan disebarkan ke berikutnya, dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Namun yang jelas, kurangnya keterkaitan ke belakang atau backward linkage banyak disebabkan oleh lemahnya permodalan petani di negara berkembang. Pada umumnya para petani sangat tergantung produkproduk pertanian dari luar seperti obatobatan dan pupuk. Akibatnya mereka sering menjadi obyek permainan pasar. Jika panen berlimpah harga turun drastis, jika musim tanam tiba pupuk dan obat- obatan menghilang.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Iwan Jaya. 1985. “Pembangunan Daerah dan Aspek Alokasi Investasi
Antardaerah”. Prisma No.6. pp. 3-21

Hill, Hal. 1990. “Indonesia`s Industrial Transformation Part I” Bulletin of
Indonesian Economic Studies. Vol. 26 No.1. pp. 79-120

Kaelan dan Achmad Zubaidi.  2007.  Pendidikan Kewarganegaraan.  Yogyakarta: Penerbit  “PARADIGMA”.  207 halaman.

Mahifal, “Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui
Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan” 2016, jurnal

Saratri Wilonoyudho, “Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan” 2016,
jurnal

Soedjito, Bambang Bintoro. 1997. “Strategi Pengembangan Kawasan Timur Indonesia” dalam Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Di Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Pp. 428-441